UU-ITE
Posted in: Uncategorized

Mahfud Md Tegaskan UU ITE Masih Dibutuhkan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menegaskan pemerintah tidak akan mencabut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun sejumlah perubahan akan dilakukan berdasarkan hasil studi yang dilakukan pemerintah.

UU ITE

UU ITE tetap dibutuhkan untuk mengantisipasi dan mengatur, bukan menilai, dunia digital. Itu masih sangat dibutuhkan. Jadi undang-undang tidak akan dicabut, ”kata Mahfud dalam jumpa pers, Kamis, 29 April.

Mahfud mengatakan banyak negara yang sedang menyempurnakan regulasi terkait ITE. Saat ini, banyak orang menggunakan dunia digital dengan cara yang jahat sehingga kebijakan tersebut tetap fundamental.

Wacana revisi UU ITE mengemuka setelah Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan hal itu harus diperbaiki agar tidak terjadi multitafsir bahkan penyalahgunaan. Untuk itu, pedoman teknis akan disusun.

Mahfud menambahkan, pedoman tersebut akan ditetapkan melalui surat keputusan bersama (SKB) tiga lembaga negara, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kejaksaan Agung, dan Kapolri.

“Kata Menteri Kominfo akan dibentuk menjadi sebuah buku. Buku pintar untuk jurnalis, masyarakat, polisi, dan Kejaksaan, ”jelasnya.

Juga akan ada revisi semantik dan tambahan pasal dalam UU ITE, tambah Mahfud Md. Namun, dia tidak merinci pasal mana yang akan diubah dan apa isinya dalam artikel baru.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) pada hari Selasa memberikan pandangannya tentang penggunaan teknologi Cellebrite oleh polisi – sebuah perusahaan intelijen digital Israel yang menyediakan alat untuk pengumpulan, analisis, dan pengelolaan data digital – dalam persidangan kasus fitnah online.

Netizen Indonesia

Koordinator KontraS Rivanlee Anandar pada 6 April mengatakan, polisi tidak punya alasan yang jelas untuk membenarkan penggunaan aplikasi intelijen Cellebrite dalam kasus transaksi dan informasi elektronik (UU ITE) dengan terdakwa Jumhur Hidayat.

“Berapa kapasitasnya? Dalam kasus ini, Jumhur didakwa dengan UU ITE. Seharusnya kasus ini ditangani berbeda dengan kasus terorisme, ”kata Rivanlee kepada Tempo hari ini.

Ia berpendapat jika tidak ada batasan yang diterapkan terkait hak menyadap perangkat seluler seseorang, dikhawatirkan intelijen akan kehilangan prioritasnya. Koordinator juga menilai penggunaan alat pengumpul data dalam kasus ini menunjukkan bahwa polisi telah bertindak tidak menentu.

“Karena di satu sisi kita masih terancam terorisme terkait deteksi dini dari intelijen,” ujarnya.

Penggunaan aplikasi intelijen Cellebrite oleh Mabes Polri terungkap saat sidang lanjutan kasus hoax dengan terdakwa Jumhur Hidayat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 5 April 2018.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli forensik digital Mabes Polri, Asep Saputra, sebagai saksi. Asep pun membeberkan langkah-langkah bagaimana polisi berhasil mengekstrak data digital Jumhur.

Analisis data digital hanya terkait dengan postingan Jumhur terkait Omnibus Law Cipta Kerja, kata Asep Saputra.

Asep menegaskan, polisi hanya mengekstrak data terdakwa terkait posnya yang menyebutkan omnibus law. Dia meyakinkan bahwa tweet Jumhur yang diposting dari perangkat seluler terdakwa adalah dasar dari tuntutan pidana yang dibuat terhadapnya.